Pelatihan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dengan anggaran mencapai Rp45 juta per peserta menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dan DPR. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin membeberkan rincian biaya tersebut: Rp30 juta untuk latihan dasar militer dan Rp15 juta untuk pelatihan manajemen. Sorotan utama tertuju pada relevansi program pelatihan, terutama pada porsi latihan fisik ala militer yang dianggap tidak sejalan dengan kompetensi inti pengelolaan koperasi. Kasus ini mengajarkan prinsip mendasar dalam merancang program pendidikan dan pelatihan karakter kebangsaan: setiap kegiatan harus memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran dan efektif dalam penggunaan sumber daya.
Membedah Relevansi: Menyelaraskan Metode dengan Kompetensi
DPR secara tegas mempertanyakan relevansi latihan fisik militer seperti baris-berbaris, latihan menembak, dan penyamaran dalam konteks membangun kapasitas calon pengelola koperasi. Kompetensi inti yang justru dibutuhkan untuk mengelola unit usaha berbasis komunitas ini mencakup beberapa hal mendasar:
- Kejelian Analisis Finansial: Kemampuan membaca dan menginterpretasi laporan keuangan.
- Keterampilan Administratif: Pengelolaan administrasi dan dokumentasi koperasi yang rapi.
- Strategi Pemasaran: Kemampuan mempromosikan produk/jasa koperasi dan memperluas keanggotaan.
- Membangun Kepercayaan Komunitas: Keterampilan komunikasi dan relasi sosial yang kuat dengan anggota masyarakat.
Oleh karena itu, evaluasi ini menekankan bahwa anggaran yang besar, seperti Rp45 juta per peserta, semestinya lebih difokuskan pada penguatan kapasitas manajerial, literasi keuangan, dan pemahaman mendalam tentang ekonomi kerakyatan yang menjadi ruh dari gerakan koperasi itu sendiri.
Pelajaran untuk Kurikulum Bela Negara di Sekolah: Prinsip Efektivitas dan Relevansi
Insiden anggaran pelatihan ini memberikan pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan formal, khususnya dalam pengembangan kurikulum atau program bela negara di sekolah. Prinsip relevansi dan efektivitas biaya harus menjadi panduan utama. Dana pendidikan yang terbatas perlu dialokasikan untuk metode pembelajaran yang benar-benar berdampak pada pembentukan karakter, sikap kebangsaan, dan kemampuan praktis peserta didik.
Sebagai alternatif yang lebih relevan dan hemat biaya, sekolah dapat mengadopsi beberapa pendekatan berikut:
- Proyek Sosial dan Kewirausahaan: Melibatkan siswa dalam proyek nyata seperti mengelola 'koperasi sekolah' mini, yang mengajarkan tanggung jawab, kejujuran, dan kerja sama.
- Simulasi dan Diskusi Terpandu: Mengadakan diskusi kelompok tentang isu kebangsaan kontemporer atau simulasi penyelesaian masalah komunitas, yang melatih nalar kritis dan rasa memiliki.
- Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL): Menugaskan siswa untuk mengidentifikasi dan merancang solusi untuk masalah sederhana di lingkungan sekolah atau sekitar, mencerminkan semangat gotong royong.
Pendekatan-pendekatan tersebut tidak memerlukan anggaran besar seperti Rp45 juta, namun dampaknya lebih mendalam, kontekstual, dan berkelanjutan karena langsung menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa.
Evaluasi terhadap program pelatihan dengan anggaran Rp45 juta per peserta ini merupakan momentum refleksi bagi seluruh insan pendidikan. Bagi guru, ini mengingatkan pentingnya merancang kegiatan pembelajaran, termasuk penguatan nilai bela negara, yang benar-benar relevan dengan kehidupan dan kebutuhan siswa, serta mempertimbangkan efektivitas penggunaan sumber daya. Bagi pelajar, kisah ini mengajarkan untuk kritis dan aktif mengevaluasi setiap program yang diikuti—apakah kegiatan tersebut benar-benar membekali kompetensi yang berguna bagi masa depan dan pengabdian kepada negeri? Mari bersama-sama membangun semangat bela negara yang cerdas, relevan, dan berdaya guna, dimulai dari ruang kelas dan lingkungan terdekat kita.
