Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mengembangkan program Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) sebagai wadah pendidikan bela negara bagi pelajar. Namun, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memberikan masukan kritis yang patut menjadi perhatian bersama. Koordinator Advokasi JPPI, Ari Hardi, menegaskan bahwa program ini harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak bergeser menjadi praktik militerisasi di lingkungan sekolah. Pendidikan karakter dan kesadaran bela negara, menurut JPPI, justru harus memperkuat pembentukan warga negara yang cerdas, kritis, dan berkarakter, bukan sekadar pelatihan kemiliteran. Kata kunci seperti KKRI dan Evaluasi menjadi pusat perbincangan dalam upaya menjaga esensi pendidikan kebangsaan.
Memahami Esensi Bela Negara: Antara Karakter dan Militerisasi
JPPI mengingatkan bahwa semangat bela negara tidak boleh disempitkan menjadi aktivitas fisik semata. Pendidikan bela negara yang sesungguhnya mencakup pemahaman konstitusi, demokrasi, toleransi, kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan kepedulian sosial. Jika tidak hati-hati, program KKRI justru berpotensi mengarah pada militerisasi yang mengabaikan aspek perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan Pendidikan Karakter yang komprehensif, di mana siswa diajak untuk menjadi warga negara yang aktif memperjuangkan keadilan dan menghormati keberagaman. Bagi guru dan pelajar, penting untuk memahami bahwa bela negara adalah sikap sehari-hari, bukan hanya seragam dan baris-berbaris.
Langkah Strategis Menuju Pendidikan Bela Negara yang Komprehensif
Secara sistematis, JPPI merekomendasikan beberapa langkah penting sebelum program KKRI diperluas. Rekomendasi ini juga menekankan Perlindungan Anak sebagai prioritas utama:
- Pemerintah perlu membuka dokumen kebijakan, dasar kebutuhan, dan kerangka pelaksanaan program secara transparan kepada publik.
- Kemendikdasmen harus menetapkan standar perlindungan anak yang mengikat, mencakup larangan kekerasan, prosedur pengaduan, verifikasi kualitas pembina, dan pengaturan kegiatan fisik yang aman.
- Materi bela negara perlu diperluas meliputi pendidikan konstitusi, demokrasi, toleransi, kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan kepedulian sosial.
- Setiap sekolah harus melibatkan guru, orang tua, dan siswa dalam merancang kegiatan bela negara yang sesuai dengan konteks lokal.
Dengan pendekatan ini, siswa akan menyadari bahwa membela negara dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana, seperti belajar giat, menghargai perbedaan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Evaluasi berkala terhadap program juga penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari tujuan awal.
Bagi para guru dan pelajar, mari kita jadikan program bela negara sebagai momentum untuk memperkuat karakter kebangsaan tanpa harus kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Libatkan diri secara aktif dalam diskusi di sekolah, ajukan pertanyaan kritis, dan jadilah agen perubahan yang membela Indonesia dengan ilmu, sikap, dan tindakan nyata. Pendidikan bela negara yang berkualitas adalah investasi terbaik bagi masa depan bangsa.
