Jakarta, Untuk Negeri — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan pandangan kritisnya terhadap rencana pemerintah menjadikan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) sebagai wadah pembinaan kesadaran bela negara di tingkat sekolah menengah. JPPI mengingatkan bahwa program pendidikan bela negara tidak boleh sekadar menuntut kepatuhan buta terhadap otoritas, tetapi harus menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang dialogis dan membangun pemikiran kritis. Hal ini menjadi sorotan penting di tengah upaya penguatan karakter kebangsaan melalui kurikulum merdeka yang tengah berjalan.
KKRI dan Tantangan Pendidikan Bela Negara yang Dialogis
Menurut JPPI, konsep dan tujuan program KKRI perlu dijelaskan secara transparan kepada publik, termasuk para guru dan pelajar. Mereka menekankan bahwa pendidikan bela negara yang efektif harus berlandaskan pada penghormatan terhadap konstitusi, pemahaman peran warga negara, serta penguatan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Tanpa kejelasan tersebut, program yang diharapkan membangun kesadaran kebangsaan justru berisiko menjadi doktrin yang membatasi ruang tanya jawab dan menghambat perkembangan karakter mandiri peserta didik.
Peringatan dari JPPI ini menjadi pengingat bahwa pembinaan bela negara yang sehat adalah yang melibatkan pemahaman, bukan hanya instruksi. Proses pendidikan harus mendorong siswa untuk memahami alasan di balik nilai-nilai kebangsaan, sehingga kesadaran untuk membela negara muncul dari kesadaran kritis dan cinta tanah air, bukan dari tekanan untuk patuh semata. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin membentuk generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa.
Implikasi bagi Guru dan Pelajar dalam Kurikulum Bela Negara
Bagi para pendidik, kritik ini membuka ruang refleksi untuk merancang pembelajaran yang tidak hanya menekankan disiplin formal, tetapi juga mengembangkan kemampuan analisis dan dialog. Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai bela negara ke dalam mata pelajaran kewarganegaraan, sejarah, atau kegiatan ekstrakurikuler dengan cara yang partisipatif. Berikut beberapa poin penting yang bisa menjadi panduan dalam pembelajaran bela negara:
- Mengajarkan sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi sebagai fondasi cinta tanah air.
- Mendorong diskusi terbuka tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari.
- Memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dan bertanya mengenai nilai-nilai kebangsaan.
- Menghubungkan materi bela negara dengan isu-isu aktual seperti lingkungan, sosial, dan kebangsaan.
Dengan pendekatan ini, pelajar tidak hanya menjadi objek penerima instruksi, tetapi juga subjek yang aktif memahami dan menghayati makna bela negara. Mereka diajak untuk mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan berpikir kritis, sesuai dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila.
Kritik dari JPPI ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk memastikan bahwa program KKRI dan pendidikan bela negara tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. Transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik harus menjadi landasan dalam implementasinya. Guru dan pelajar diharapkan tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga agen perubahan yang aktif menyuarakan nilai-nilai kebangsaan yang sehat dan dialogis.
Mari kita sambut program bela negara dengan semangat kritis dan partisipatif. Bagi para guru, jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan yang berbasis pada pemahaman, bukan kepatuhan semata. Bagi pelajar, jadilah generasi yang cinta tanah air dengan hati yang sadar, pikiran yang terbuka, dan semangat untuk berkontribusi bagi Indonesia. Dengan begitu, pendidikan bela negara tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter.
